PENINGKATAN KAPASITAS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TERHADAP HUMAS DAN KEPROTOKOLERAN DAN PEDOMAN PENYUSUNAN AGENDA RAPAT, RISALAH DAN MANAJEMEN PERSIDANGAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN ANGGARAN KEUANGAN DPRD/SEKRETARIAT DEWAN DAN PERTANGGUNG JAWABANNYA TERHADAP AUDIT PEMERIKSAAN BPK

Dengan Hormat, Di dalam mendukung Kinerja DPRD Provinsi / Kabupaten / Kota maka sudah saatnya Sekretariat Dewan melakukan Perubahan terhadap Pelayanan dan Peningkatan Tugas dan Fungsi – fungsi untuk mendukung Kinerja Dewan. Oleh Karna itu Revormasi Pembaharuan terhadap pelayanan Pimpinan dan Read more

PERANAN BADAN LEGISLASI DAERAHDI DALAM PENYUSUNAN PERDA INISIATIF DAN PERAN DPRD DI DALAM PEMBUTAN PERDA (LEGISLATIF DRAFTING ) DAN SOSIALISASI UU NO.12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Dengan Hormat, Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,wilayah Negara kesatuan dibagi atas daerah propinsi dan kabupaten / kota,yang masing-masing sebagai daerah otonom, yaitu daerah yang mempunyai Tugas dan kebijakan – kebijakan  Untuk  menjalakan Sistim pemerintahan yang Read more

PENINGKATAN ASSESMENT CENTER PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANALISIS BEBAN KERJA DAN ASISTENSI PENYUSUNAN RENJA SERTA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  ( LAKIP )

Dengan Hormat, Dalam rangka meningkatkan komfetensi pegawai negeri sipil ( knowledge, skill, attitude ) maka diperlukan suatu Analisis beban kerja untuk mengevaluasi standar kinerja pegawai negeri sipil. Dan disamping itu di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, maka Asistensi Read more

PELAYANAN PRIMA SEKRETARIAT DPRD TERHADAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN DAN TATA CARA  MENYIAPKAN DAN MENGATUR PERSIDANGAN, HUMAS, PROTOKOL, PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN DAN SOSIALISASI UU. NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Dengan Hormat; Didalam mendukung Kinerja DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota maka sudah saatnya Sekretariat Dewan melakukan Perubahan terhadap Pelayanan dan Peningkatan Tugas dan Fungsi – fungsi untuk mendukung Kinerja Dewan. Oleh Karna itu Revormasi Pembaharuan terhadap pelayanan Pimpinan dan Anggota DPRD harus memiliki Read more

SOSIALISASI KEDUDUKAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ( BPHTB ) DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Dengan Hormat, Untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan data Pajak Bumi dan Bangunan serta pelayanan kepada wajib pajak,  Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 12/PJ/2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Dan disamping Read more