PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) MILIK PEMERINTAH DAERAH

Kepada Yth : Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota Se-Indonesia Cq : Puskesmas Di,- Tempat Dengan Hormat, Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Read more

BIMTEK STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN PERMENKES NO.43 TAHUN 2016 DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR SPM PADA RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS

Kepada Yth :  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se- Indonesia – Kepala RSUD/RSU – Kepala Puskesmas    Di,    Tempat  Dengan Hormat, Untuk komitmen membangun dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang lebih baik, Pemerintah baru saja mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Read more

PENERAPAN PUSKESMAS MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DAN MEKANISME PROSES AKREDITASI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT

Kepada Yth :  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se- Indonesia Di,    Tempat  Dengan Hormat, Sebagaimana diketahui bersama bahwa pemerintah merencanakan seluruh Puskesmas akan diubah statusnya menjadi BLUD. Rencana tersebut dapat dipahami.Karena dengan menjadi BLUD, Puskesmas  dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat Read more

PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL(BPJS) DAN PENGELOLAAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADAFASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH BERDASARKANPERMENKES NO. 19 TAHUN 2014

Kepada Yth : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Se- Indonesia Kepala Bappeda dan Beserta Staf Organisasi Perangkat Daerah Yang Terkait Di, – Tempat Dengan Hormat, Sebagaimana diketahui bersama bahwa perubahan bentuk badan hukum BPJS itu, merupakan amanat undang-undang No. Read more