PENATAUSAHAAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN ASSET BARANG MILIK DAERAH DAN MANAJEMEN ASSET MENUJU OPINI WAJAR TAMPA PENGECUALIAN (WTP) OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

Kepada Yth : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se- Indonesia Cq :Kepala DPPKAD Kepala Bappeda Kepala Inspektorat Kepala BKD Sekretaris DPRD Bendahara Barang SKPD Terkait Di,- Tempat Dengan Hormat, Permasalahan aset menjadi permasalahan umum yang terus menjadi isu dalam setiap  pemberian opini Read more

SOSIALISASI PERMENDAGERI NO.01 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DAN TATA CARA PENYUSUNAN RPJMNDes,RKPDes,APBDes,PERDes DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Kepada Yth : Cq : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se-Indonesia Asisten I Bagian Pemerintahan Bag. Pemerintahan Kepala DPMPD Para Camat,Sekcam dan Bendahara ParaKepala Desa, Sekdes dan Bendahara Desa Badan Permusyawaratan desa                     Read more

PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DAERAH SESUAI PP 27 TAHUN 2014 DAN PENILAIAN ASET/BARANG MILIK DAERAH SERTA IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL SESUAI PERMENDAGRI 64 TAHUNN 2013

Dengan Hormat, Sehubungan dengan telah terbitnya kebijakan baru di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu berdasarkan PP Nomor 27 tahun 2014 dan  penyempurnaannya serta keputusan terkait lainnya di bidang pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) menjelaskan bahwa Pengelolaan barang milik Read more

IMPLEMENTASI PERMENDAGERI NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN METODE PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH BAGI SKPD

Kepada Yth : Kepala DPPKAD Kabupaten/Kota Se-Indonesia Cq : Para Pengurus Barang SKPD Bendahara Barang SKPD Di,- Tempat Dengan Hormat, Sebagaimana di ketahui bersama bahwaPemerintah Baru saja mengeluarkan dan mengesahkan PERMENDAGERI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Read more

SOSIALISASI PERMENDAGRI NO.06 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGANPARTAI POLITIK DAN ISU – ISU STRATEGIS RUU PEMILU (RUU PILPRES,RUU PILEG DAN RUUPENYELENGGARAAN PEMILU)

Dalam rangka untuk memperkuat sistem dan kapasitas kelembagaan partai politik serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik, beberapa ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Read more