SOSIALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DALAM KONTEKS UNDANG –UNDANG NO. 30 TAHUN 2014

Kepada Yth :
Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Cq :
– Asisten I Bidang Pemerintahan
– Kabag Pemerintahan
– Kabag Hukum dan Perundang
– undangan
– Para Camat dan Sekcam
– Para Lurah
– Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintan Desa

Di,-
Tempat,

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  Provinsi/Kabupaten dan Kota bagi pejabat pemerintahan atau badan dalam menggunakan kewenangan, Atribusi, Delegasi, SOP dan Diskresi harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik tersebut , khususnya bagi Pejabat Pemerintahan, sesuai dengan diatas maka pemerintah mengeluarkan  Undang-undang  No. 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan. Dan menjadi landasa hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten dan Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas agar tidak  terjebak dalam penggunaan wewenang kekuasaan, Delegasi, pembatalan dan pencabutan keputusan, sanksi dan akibat hukumnya, Diskresi , Kewajiaban dan kewenangan, maka kami dari LEMBAGA ORIENTASI PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL  akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

SOSIALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DALAM KONTEKS UNDANG –UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 

(JADWAL dan VENUE di informasikan via E-mail dan Telephone)

 michael kors tasche jet set