PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL(BPJS) DAN PENGELOLAAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADAFASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH BERDASARKANPERMENKES NO. 19 TAHUN 2014

Kepada Yth :
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Se- Indonesia
Kepala Bappeda dan Beserta Staf
Organisasi Perangkat Daerah Yang Terkait
Di, –
Tempat

Dengan Hormat,

Sebagaimana diketahui bersama bahwa perubahan bentuk badan hukum BPJS itu, merupakan amanat undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional bahwa prinsip penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan dengan hati-hati, terbuka dan akuntable.
Dan melihat Koplexitas BPJS Pemerintah mengeluarkan lagi PERMENKES No. 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan dana kapasitasi jaminan kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah Daerah.
Sehubungan dengan semua hal diatas maka kami LEMBAGA ORIENTASI PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL  bersama para Pakar dan Narasumber yang kompeten akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

“PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL(BPJS) DAN PENGELOLAAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADAFASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH BERDASARKANPERMENKES NO. 19 TAHUN 2014 ”

(JADWAL dan VENUE di informasikan via E-mail dan Telephone)

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta sebesar @ Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi,Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi panitia Bpk. M. Nawir, SE, Dengan nomor HP : 0813 1793 3977.

Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan terima kasih.

 canada goose männer

1 thought on “PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL(BPJS) DAN PENGELOLAAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADAFASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH BERDASARKANPERMENKES NO. 19 TAHUN 2014

Comments are closed.